KATA SAMBUTAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 Tugas Pokok, fungsi dan wewenang serta Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 November 2019 yang secara struktural berada dibawah Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Bapak Hendra Bachtiar, ST MT selaku Kepala Dinas Perkim sejak 10 September 2020
Tugas :
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi :
a. perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
h. Pelaksanaan administrasi Dinas;
i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, fungsi dan wewenang serta Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
